Roda untuk Kemanusiaan (RUK) merupakan organisasi non-profit dan independen yang fokus dalam hal pemenuhan hak-hak difabel di Indonesia, terutama hak atas alat bantu mobilitas. Bermitra dengan pemerintah daerah maupun nasional, serta dengan organisasi non-profit atau organisasi pemerhati difabel (OPD), RUK mulai mengimplementasikan program pada 2009.

Berdasarkan pada banyaknya data kebutuhan alat bantu mobilitas yang masih belum terpenuhi, serta Konvensi Hak-Hak Difabel (CRPD), RUK menjadi organisasi pelopor yang memperkenalkan pentingnya alat bantu mobilitas yang tepat bagi difabel. RUK percaya bahwa mobilitas merupakan kunci dari pemberdayaan dan kemandirian difabel. Seorang difabel dapat kembali mengakses kebutuhan-kebutuhannya bila ia kembali mampu keluar rumah dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kehidupannya. Cara agar seorang difabel dapat keluar rumah dimulai dari adanya alat bantu mobilitas yang layak dan terjangkau.

Berbagai aktivitas penyadaran pada pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya alat bantu mobilitas yang tepat bagi difabel pun menjadi fokus utama RUK ketika awal berdiri. Ketika difabel dan keluarganya melihat dan merasakan sendiri manfaat alat bantu mobilitas yang tepat, maka pemahaman dan perilaku mereka kepada difabel akan berubah. Difabel tidak lagi dipandang sebagai beban keluarga, melainkan setara dan mampu berkarya dengan menyediakan peluang dan dukungan kepada mereka.

Seiring berjalan waktu, perubahan pemahaman dan kesadaran ini harus didukung oleh sistem yang keberlanjutan. Untuk menjawab kebutuhan dan tantangan tersebut, RUK melakukan transisi program dengan berfokus ke arah advokasi pemenuhan hak-hak difabel. Aktivitas advokasi yang dilakukan berfokus pada penyusunan, penguatan, atau penyesuaian regulasi atau kebijakan yang “ramah difabel”. RUK menjalin kemitraan dengan pemerintah lokal maupun nasional untuk memfasilitasi implementasi program-program yang bertujuan untuk pemenuhan hak difabel di Indonesia.

Selain itu, RUK juga turut bekerja sama dalam membangun sistem layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan difabel. Layanan seperti ini menyentuh dua ranah utama yakni, kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, advokasi lintas sektor baik di pemerintahan, organisasi non-profit maupun swasta menjadi perhatian khusus RUK saat ini. Saat ini, RUK tengah bermitra dengan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta untuk mengembangkan pilot project salah satu program pemenuhan hak difabel akan alat bantu mobilitas yang disebut Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus). Program ini merupakan hasil dari advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Namun, berbagai pembelajaran dan pengembangan masih terus dilakukan agar program ini berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebanyak-banyaknya hak difabel akan alat bantu mobilitas yang layak dan terjangkau.